Komitmen Pemberantasan Korupsi: Bupati Bantaeng Uji Nurdin Hadiri Rakor KPK

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo memberikan sambutan dalam acara tersebut di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis 15 Mei 2025. 

realitasnews.net - JAKARTA,- Dalam rangka memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Bupati M. Fathul Fauzy Nurdin menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025. 

Kegiatan yang digelar di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis (15/5), dihadiri oleh berbagai pejabat daerah se-Sulawesi Selatan.

Bupati Bantaeng Uji Nurdin bersama para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Selatan hadir dalam agenda strategis tersebut di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Kamis 15 Mei 2025.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan bahwa rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. "Undang-undang tersebut menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik," katanya.

Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa perkara umum yang mayoritas menjerat kepala daerah adalah pengadaan barang dan jasa, serta suap dalam perizinan.

"Maka dari itu, sudah harus dilakukan pencegahan seperti dilakukan pertemuan secara online agar terhindar dari tatap muka yang bisa menimbulkan pengaruh yang sangat merugikan," katanya.

Bupati Bantaeng Uji Nurdin memberikan apresiasi kepada KPK karena senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

"Kami harap edukasi seperti ini senantiasa diberikan kepada kami. Sehingga kami dalam mengambil kebijakan bisa tepat sesuai aturan yang berlaku," ujar Uji Nurdin.

Kepala daerah termuda di Sulsel ini menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan apresiasi KPK atas peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025. 

"MCP 2025 dapat menjadi acuan kami sebagai kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien," pungkasnya. (tim).