Sejarah, K-SBSI Sulsel Rayakan May Day 2025 Depan Pimpinan DPRD Kab. Jeneponto

Hari Buruh atau yang biasa dikenal sebagai May Day,   merupakan hari  dimana di beberapa negara merayakan sebagai Hari para buruh atau serikat pekerja untuk keberhasilan mereka melawan para kapitalis yang berkuasa. 

realitasnews.net - JENEPONTO -- Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jeneponto (Disebut "Butta Turatea") Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Sulawesi Selatan (Sulsel), kembali menjadikan  Hari Buruh sebagai momentum perayaan demo buruh yang bersejerah, di Gedung DPRD Kabupaten Jeneponto, tanggal 05 Mei 2025.

Pasalnya, May Day ini bertujuan untuk menyuarakan hak-hak buruh yang belum terpenuhi dengan baik dan masih diperjuangkan. 

Momentum tersebut dimaanfaat dengan baik, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dikawal langsung  dua orang, yakni Ketua Korwil Sulsel, M. As Jufri yang akrab dipanggil Daeng Lompo dan anggotanya Syarif Daeng Gau'.

Dalam orasinya di depan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daeran (DPRD) Kabupaten Jeneponto dan jajarannya di halaman Kantor DPRD Jeneponto, Daeng Lompo menyoroti peran oligarki yang begitu kuat, hingga menguasai aset kekayaan bangsa mulai tambang emas, nikel, batubara,dan lain-lain. 

Menurut Daeng Lompo, sejatinya kekayaan alam itu sebenarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sesuai UUD 1945, Pasal 33 yakni bumi dan air dan segala kekayaan didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 

"Indonesia ini adalah negara kaya, tapi dimiliki hanya oleh segelintir orang, padahal betapa banyak anak yang putus sekolah, berhenti kuliah karena tidak ada biaya, andai pengelolaan sistem negara ini bagus maka tidak akan ada lagi anak - anak kita yang jadi gelandangan, terpaksa jadi asongan dan mengemis di lampu merah," tutur Daeng Lompo semangat. 

Lanjut Daeng Lompo menegaskan, dari data Word Bank, Indonesia di tahun 2025 ini sudah tembus 64 persen dari jumlah warga Negara yang masuk kategori miskin, mereka dipaksa miskin oleh sistem, kemiskinan struktural yang semakin akut 

"Tidak ada pilihan lain kecuali rakyat harus sadar bahwa kekayaan alam Ibu Pertiwi ini adalah hak anak - anak Negeri, rakyat harus melawan dan bersuara lantang ketika kebijakan Pemerintah hanya berpihak pada Oligarki dan Kapitalis, rakyat harus sadar bahwa mereka sebenarnya tidak bodoh, sistem Negara lah yang membuat mereka terpaksa bodoh, dan jika kesadaran ini sudah muncul maka rakyat tidak akan lagi menyalahkan dirinya tapi sadar bahwa kekayaan alam Ibu Pertiwi telah dirampok oleh Oligarki dan Kapitalis," paparnya. 

Dia juga mengkritisi, tentang dunia pertanian dimana masih banyak ditemukan penjualan pupuk subsidi itu di atas HTE, juga bibit pertanian dari pemerintah yang kadang tidak sesuai dengan kondisi tanah di wilayah Jeneponto.

"Kami juga prihatin dengan masalah transportasi, kami meminta agar dilakukan revisi atas aturan OJOL (Ojek Online) dari Kementrian Perhubungan, karena banyaknya keluhan Supir dan pengelola jasa angkutan dengan aturan ini," tegas Daeng Lompo di hadapan para Wakil Rakyat.

Sementara itu, Pimpinan DPRD Jeneponto dihadapan para pendemo di May Day, menerima dan memberikan apresiasi, serta akan membawa aspirasi K-SBSI ke pusat.

"Untuk semua para pejuang, yang tak kenal lelah menghadapi berbagai problematika dunia kerja. Hak kalian pantas diperjuangkan," katanya.  (Luppix/rn-jpt)